Sebanyak 28 orang masuk di dalam tim Sapu Lubang Dinas PU Kota Makassar. Adapun 28 orang ini adalah pekerja kontrak Dinas PU yang
URC LASTON (Unit Reaksi Cepat) khusus melayani permasalahan Penerangan Jalan warga Kota Makassar, bekerja 7x24 jam setiap harinya
Satgas Drainase, melakukan pembersihan semua drainase di Kota Makassar, berdasarkan laporan warga ataupun pemantauan langsung
Makassar,- Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, mengumumkan pemenang sayembara gedung Arsip Kota Makassar. Even ini dipusatkan di Mall Trans lantai 4 Jl. Metro tanjung bunga pada hari Sabtu 30/11. Ada 4 karya yang lolos pada tahapan kedua ini, dan telah dipamerkan di Pantai Losari pada Minggu 24 November lalu. Dari hasil karya para peserta yang
Makassar,– Beberapa ruas jalan di Makassar belum mendapatkan penerangan lampu jalan. Bahkan selama ini, masyarakat pun berinisiatif memasang sendiri lampu untuk penerangan jalan di sekitar tempat tinggalnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Muhammad Ansar berjanji akan menyiapkan gardu meteran untuk 200 lampu jalan di 2019 mendatang. Hal ini untuk melegalkan
Makassar,- Kepala Bidang Bangunan dan Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, M Fuad Azis menjadi pembicara dalam Dialog Rutin Wali Kota Makassar di Shox Coffeee, Jl Singa, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2019). “Pimpinan sudah mewarning harus waspada, kami waspada dari Januari hingga Januari lagi,” katanya. Menurutnya, Dinas PU Makassar sudah mengidentifikasi saluran dan drainase
Makassar,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) lebih memfokuskan pengerjaan drainase pada APBD 2020 mendatang. Pasalnya, banjir dan genangan air seakan sudah manjadi pemandangan lazim tiap tahunnya, sehingga perlu ada penanganan serius dari pemerintah setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara menyampaikan sejumlah wilayah di Kota Makassar,
Memaksimalkan pelayanan publik, negara telah mengatur melalui Undang-Undang (UU) No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dalam UU tersebut, disebutkan pembina pelayanan publik adalah pimpinan lembaga atau instansi, gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara sebagai penanggung jawab