UPT-PAL-a

Tim Britasi Dinas PU Makassar Tetap Kerja Melayani di Bulan Puasa

Makassar,– Dinas PU Makassar memiliki Satgas Britasi atau Brigade Sanitasi. Mereka inilah yang kerap turun ke lapangan bertugas menyedot lumpur tinja masyarakat Makassar. Humas PU Kota Makassar Hamka Darwis mengatakan dibulan puasa tim Dinas PU kota Makassar yakni Brigade Sanitasi (Britasi) tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat di Makassar. “Tim Britasi Tetap Melayani di Bulan Puasa,”

UPT-PAL

UPTD PAL Gandeng 7 Perusahaan Sukseskan Go-Sedot

Makassar,– Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Air Limbah (PAL) Dinas PU Kota Makassar, yang telah bekerjasama dengan 7 perusahaan penyedotan tinja, kini berposisi selangkah lebih maju. Kemajuan yang dicapai tersebut, ialah pendaftaran penyedotan tinja sudah bisa diakses melalui aplikasi Go-Sedot Makassar, yang bisa di download melalui play store, yang sebentar lagi akan dilaunching ke

iPAL.LOSARI

Mediasi Terkait Jalan Masuk ke Lahan IPAL Losari

Makassar,- Dinas Pekerjaan Umum Kota Makssar melaksanakan pertemuan dalam rangka pembebasan lahan akses jalan masuk ke IPAL Losari. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 dan dihadiri langsung oleh Bapak Plt. Kepala Dinas PU Kota Makassar beserta jajarannya, Satuan Kerja Kementrian PU, Pelaksana Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Pihak PT.GMTD selaku pemilik lahan. Rencananya

WhatsApp Image 2021-03-19 at 11.56.04

Workshop Pemeliharaan Sarana Ipal Komunal

Makassar,- Workshop pemeliharaan sarana ipal komunal oleh KPP (kelompok pengelola dan pemanfaat) bekerjasama dengan UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PU Kota Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh IUWASH PLUS bekerjasama dengan UPT PAL Dinas PU Kota Makassar, yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu Jumat dan Sabtu tanggal 19-20 Maret 2021 bertempat di Hotel mercure Jl. AP Pettarani Makassar. Workshop

PJ. Walikota Makassar

Pemkot Genjot Infrastruktur Pulau

Makassar,– Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menyampaikan konsistensinya untuk turut memperhatikan kehidupan warga yang bermukim di wilayah kepulauan. Menurutnya, masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak seperti halnya warga lainnya. Hal tersebut ia paparkan saat hadir dalam Rapat Paripurna Keenam Belas Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di